Mahkamah Konstitusi (MK) telah memberikan putusan bahwa pimpinan organisasi advokat tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai pejabat negara, termasuk sebagai menteri dan/atau wakil
Tag: mahkamah konstitusi
Putusan MK: DPR Bahas Pemisahan Pemilu dan Transparansi
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menyampaikan bahwa komisi tersebut telah mengusulkan pembahasan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 mengenai
Mahfud MD: MK Buat Kerumitan Hukum Usai Putuskan Pemilu Dipisah
Pakar hukum tata negara, Mahfud MD, mengomentari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 135/PUU-XXII/2024 terkait pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah yang menyebabkan
Putusan MK Terkait Pemisahan Pemilu: Benarkan Sesuai Konstitusi?
Pemerintah Indonesia sedang melakukan kajian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pemisahan pemilu nasional dan daerah. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito
Usul Perpanjangan Jabatan Kepala Daerah: Tindak Lanjut Putusan MK
Pada tanggal 5 Juli 2025, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Bursah Zarnubi, mengusulkan perpanjangan masa jabatan kepala daerah sebagai
Dampak Putusan MK Pisah Pilkada: Lemhanas dan Kualitas Demokrasi
Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan untuk tidak lagi menggelar pemilu daerah secara bersamaan dengan pemilu nasional. Keputusan ini tentu berdampak pada kualitas
Tips Hemat: Kurangi Anggaran MBG Agar Bisa Jalan
Mahkamah Konstitusi (MK) telah meminta pemerintah untuk menggratiskan biaya sekolah untuk tingkat SD dan SMP, baik sekolah negeri maupun swasta, sesuai dengan
Batas Maksimum Koalisi Parpol: Pentingnya Regulasi untuk Mencegah Capres Tunggal
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengusulkan revisi Undang-Undang Pemilu untuk mengatur batas maksimal koalisi dalam pencalonan guna mencegah kemungkinan munculnya
Direksi Komisaris UU BUMN & Kontroversi KPK: Analisis Mendalam
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) berencana untuk menggugat Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memuat salah
Pemungutan Suara Ulang di 8 Daerah dengan Pengawasan Ketat oleh Bawaslu
Pemungutan Suara Ulang (PSU) di delapan daerah pada pilkada mendapat sorotan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI karena potensi pelanggaran yang