Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan untuk tidak lagi menggelar pemilu daerah secara bersamaan dengan pemilu nasional. Keputusan ini tentu berdampak pada kualitas demokrasi di Indonesia. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily menyatakan bahwa Lemhannas akan melakukan kajian mengenai dampak putusan MK terhadap kualitas demokrasi ke depan. Menurut Ace, putusan MK adalah final dan mengikat, sehingga Lemhannas akan mengkaji dampaknya secara lebih mendalam.
Ace meyakini bahwa Lemhannas harus mengkaji dampak putusan tersebut agar dapat meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Salah satu fokus kajian Lemhannas adalah reformasi sistem politik Indonesia agar lebih berkualitas. Kajian ini juga mencakup konsekuensi terhadap tata hubungan antara pusat dan daerah, yang dinilai perlu untuk dicermati dengan seksama.
Lemhannas terus mendorong agar sistem pemilihan jabatan politik di tingkat nasional dan daerah dapat berjalan dengan baik, sehingga dapat menghasilkan pemimpin yang berkualitas dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Keputusan MK dalam pemilu lokal dan nasional juga dimaksudkan untuk mencegah masalah teknis yang rumit dalam penghitungan suara serta untuk memfokuskan perhatian pada masalah pembangunan di setiap provinsi dan kabupaten/kota.MK juga menyoroti masalah pelemahan pelembagaan partai jika pemilu nasional terus digelar berdekatan dengan pemilu lokal. Partai politik perlu memiliki cukup waktu untuk persiapan sehingga tidak terjebak dalam pragmatisme.
