Ketua Dewan Pakar Asprindo, Didin S Damanhuri, mengungkapkan bahwa meskipun Indonesia dianggap sebagai negara ketiga dengan demokrasi politik yang baik, namun hal tersebut tidak tercermin dalam kondisi ekonomi negara. Capaian demokrasi politik yang telah dicapai sejak tahun 2004, seperti pilpres langsung, otonomi daerah, pilkada, hingga pilkada serentak, tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Didin juga menyoroti kebijakan pemerintah, khususnya pada masa presiden Jokowi, yang memfokuskan anggaran pada pembangunan infrastruktur namun tidak memberikan dampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Hal ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang terfokus pada kelompok kecil oligarki bisnis, sementara masyarakat miskin semakin terpinggirkan. Didin juga menyoroti pengaruh UU Politik dan UU Pemilu yang memungkinkan pembiayaan para pengusaha pada kelompok politik, berujung pada korupsi yang melibatkan 60 persen pejabat negara. Hal ini menggambarkan bahwa demokrasi politik di Indonesia cenderung menguntungkan kelompok tertentu dan tidak memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat.
Capaian Demokrasi Politik di HUT ke-80 RI dan Ekonomi
