Kasus tewasnya ojek online (ojol) Affan Kurniawan setelah terlindas oleh kendaraan taktis (rantis) Brimob telah menimbulkan dampak yang panjang. Sopir rantis, Bripka Rohmat, akhirnya dijatuhi sanksi etik oleh Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Dalam sidang etik yang berlangsung pada Kamis, 4 September 2025, Rohmat resmi mendapat hukuman demosi selama tujuh tahun serta mutasi turun jabatan sesuai masa dinasnya di Polri. Ketua Majelis Sidang KKEP menekankan bahwa tindakan Rohmat dianggap sebagai perilaku tidak pantas, sehingga selain demosi, ia juga harus di patsus dan memberikan permintaan maaf secara lisan dan tertulis kepada pimpinan Polri.
Affan Kurniawan kehilangan nyawanya setelah dilindas oleh rantis Brimob selama kericuhan demo di Pejompongan, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada tanggal 28 Agustus 2025. Polda Metro Jaya kemudian menahan tujuh anggota Brimob yang berada dalam kendaraan tersebut. Mereka terdiri dari Kompol Cosmas Ka Gae, Aipda M. Rohyani, Bripka Rohmat, Briptu Danang, Bripda Mardin, Baraka Jana Edi, dan Baraka Yohanes David.
Demosi, merupakan salah satu sanksi yang sering diterapkan di Polri ketika anggota atau pegawai melakukan pelanggaran. Hal ini diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 dan Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016. Demosi bukan hanya sekadar pemindahan jabatan, tetapi juga berdampak pada tanggung jawab, wewenang, dan posisi anggota tersebut di institusi. Sanksi demosi juga akan berpengaruh pada tunjangan, peran, dan pengawasan ketat oleh atasan atau Provos Polri selama masa hukuman. Demosi tidak hanya terjadi di Polri, namun juga umum dalam dunia kerja di mana performa buruk, pelanggaran aturan, atau kurangnya keterampilan mengakibatkan pemindahan jabatan ke posisi yang lebih rendah.
Dengan demikian, perlu adanya pemahaman yang jelas mengenai konsep demosi dalam kehidupan kerja agar berbagai pelanggaran dapat ditindak dengan proporsional serta memberikan efek jera yang dibutuhkan.
