Aksi massa di depan Gedung DPR pada 25 dan 28 Agustus 2025 kembali memunculkan kritik terhadap perilaku politisi. Massa menuntut pembatalan tunjangan besar bagi anggota DPR yang dianggap tidak relevan. Ketua Umum PGI, Pdt. Jacklevyn Manuputty, mengungkap keprihatinannya terhadap konflik yang sering terjadi dalam aksi massa, di mana politisi terbebas dari tanggung jawab. Menurut Manuputty, bangsa harus dibangun dengan refleksi, bukan represi, dan suara rakyat harus didengar. Dia juga mengingatkan politisi agar tidak menggunakan kemarahan rakyat sebagai alat politik. Peneliti BRIN juga menyoroti anggota DPR yang memilih berlibur saat rakyat protes, menunjukkan kurangnya karakter negarawan.
Tips Membuka dan Merawat Luka yang Torehkan dengan Bijak
