Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Dukcapil telah meluncurkan program Satu Data untuk Semua. Program ini bertujuan untuk mendukung Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran, khususnya terkait upaya pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, dan pengendalian inflasi. Menurut Dirjen Dukcapil, Teguh Setyabudi, pentingnya adanya regulasi yang jelas dalam pengaturan data sebagai kunci utama dalam keberhasilan tata kelola data. Data kependudukan dianggap sebagai aset strategis dalam membentuk kebijakan publik, sehingga harus dimanfaatkan secara optimal oleh semua instansi pemerintah. Dukcapil sedang memperkuat sistem melalui berbagai upaya teknis seperti pengembangan aplikasi terpusat, server yang lebih handal, dan rencana pembangunan pusat data baru guna meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem. Keamanan data juga menjadi fokus utama, terutama dengan maraknya kasus pelanggaran data. Selain itu, akses data tidak bisa dilakukan secara sembarangan tanpa perjanjian kerja sama yang berlaku, termasuk adanya tarif resmi untuk pihak swasta yang berorientasi profit. Masyarakat juga diingatkan akan pentingnya melindungi data pribadi mereka dan tidak memberikan informasi sensitif seperti NIK atau KTP kepada pihak yang tidak jelas. Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono menegaskan bahwa data kependudukan Dukcapil menjadi fondasi utama yang harus diakses oleh semua kementerian dan lembaga terkait. Integrasi data berbasis identitas tunggal seperti NIK diharapkan dapat memperkaya data yang ada dan memudahkan pengelolaannya. Proses implementasi Satu Data bukanlah pekerjaan instan, melainkan kerja sama jangka panjang yang memerlukan kolaborasi dan evaluasi berkala. Kesimpulannya, kolaborasi menjadi kunci utama dalam keberhasilan program ini untuk memperbaiki tata kelola data dan meningkatkan kinerja pemerintah.
Program Satu Data Kemendagri: Solusi Terbaik untuk Integrasi Data
