Presiden Donald Trump mengambil alih keamanan publik di Washington DC dari Departemen Kepolisian Washington dengan mengerahkan 800 pasukan Garda Nasional untuk berjaga-jaga di sekitar ibu kota. Trump mengumumkan keadaan darurat keamanan publik dan bertekad untuk menyingkirkan perkemahan tunawisma guna mengurangi kejahatan, meskipun para pejabat kota menyatakan bahwa kejahatan sudah menurun di ibu kota negara. Trump menegaskan bahwa tujuan mereka adalah untuk mengambil kembali ibu kota dan mengusir permukiman kumuh.
Presiden AS Donald Trump menjadikan Washington sebagai fokus kebijakan agresifnya dalam penegakan hukum. Sebagai distrik federal yang dibentuk oleh Kongres, Distrik Columbia memberi Trump kesempatan untuk menekankan agenda kerasnya terhadap kejahatan. Meskipun tidak menawarkan solusi bagi akar penyebab tunawisma atau kejahatan, Trump bersiap untuk mengarahkan pendekatan bersenjata dengan kekuasaan yang dimilikinya sesuai dengan undang-undang.
Trump juga menetapkan Jaksa Agung Pam Bondi untuk bertanggung jawab atas Departemen Kepolisian Metropolitan Washington. Trump menandai lubang jalan dan grafiti di kota itu sebagai “memalukan” sambil memastikan tidak ada batas waktu clear kepemimpinan tersebut. Para demonstran protes di luar Gedung Putih, menolak pandangan Trump tentang wilayah tersebut sebagai sarang kejahatan dan menyatakan tindakannya ilegal. Hal ini memicu ketegangan antara pemerintah federal dan pemerintah setempat di Washington.
