Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk mempercepat penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) guna mendukung Program Strategis Nasional (PSN) yaitu program tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Mendagri menyampaikan hal tersebut saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang juga membahas evaluasi dukungan Pemda dalam Program 3 Juta Rumah. Program tersebut bertujuan untuk pembangunan maupun renovasi rumah di wilayah perkotaan dan perdesaan dengan dukungan kebijakan pemerintah seperti pembebasan retribusi PBG dan BPHTB bagi MBR serta percepatan proses perizinan bangunan.
Untuk mendukung program ini, pemerintah telah menyediakan sistem pendataan daring yang terhubung dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk mencatat jumlah PBG dan BPHTB yang diterbitkan oleh setiap Pemda. Data tersebut sebelumnya direkap secara manual. Mendagri juga menegaskan bahwa program tiga juta rumah per tahun merupakan prioritas Presiden Prabowo Subianto. Kepala daerah diminta untuk menyosialisasikan dan mendorong masyarakat serta pengembang untuk memanfaatkan fasilitas pembebasan retribusi PBG dan BPHTB bagi MBR. Program ini memiliki konsekuensi hukum, sehingga pemerintah dapat memberikan sanksi kepada kepala daerah yang tidak melaksanakannya sesuai ketentuan yang berlaku. Seluruh jajaran terkait juga hadir dalam Rakor tersebut untuk mendukung implementasi program strategis tersebut.
