Pada Minggu, 25 Mei 2025, Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan dukungannya terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang akan tetap dilakukan pada tahun 2026 mendatang. Dukungan tersebut disampaikan dengan syarat bahwa kebijakan tersebut harus memberikan manfaat yang baik bagi rakyat. Menurut Puan, efisiensi anggaran yang dilakukan selama ini memang baik untuk kepentingan rakyat dan DPR RI akan memberikan dukungan sesuai dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ketua DPR RI juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan mulai membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dalam masa sidang yang akan datang. Ia menjelaskan bahwa nantinya akan ditinjau lebih lanjut mengenai pengelolaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut. Puan menegaskan bahwa pembahasan mengenai program-program pemerintah akan dilakukan oleh komisi-komisi yang ada di DPR untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar menguntungkan rakyat serta sesuai dengan prinsip akuntabilitas.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga memastikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran akan terus dilanjutkan pada tahun 2026. Hal ini dilakukan untuk memperkuat kualitas pengelolaan anggaran pada tahun kedua masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sri Mulyani menekankan bahwa evaluasi efisiensi anggaran yang dilakukan pada tahun ini akan menjadi acuan penting dalam penyusunan APBN 2026. Selain itu, belanja negara pada tahun 2026 juga akan diarahkan pada peningkatan kualitas layanan publik dan penguatan kemandirian daerah.
Dengan langkah-langkah efisiensi anggaran yang diterapkan, diharapkan belanja negara pada tahun 2026 dapat dialokasikan secara lebih efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sri Mulyani berkomitmen untuk terus mengawasi dan mengevaluasi setiap langkah efisiensi anggaran yang dilakukan guna memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat.
