Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengusulkan revisi Undang-Undang Pemilu untuk mengatur batas maksimal koalisi dalam pencalonan guna mencegah kemungkinan munculnya calon presiden tunggal. Menurutnya, potensi calon tunggal tersebut bisa terjadi setelah melihat data pencalonan pada pilkada dan pilpres yang dianalisis. Burhanuddin juga menyoroti penurunan jumlah calon setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menurunkan ambang batas pencalonan pada pilkada secara signifikan. Dia menegaskan pentingnya partai politik mencalonkan kadernya sendiri untuk kontestasi politik serta meminta masyarakat untuk memilih sesuai preferensi. Burhanuddin juga menitipkan aspirasinya agar menjadi pembahasan di Komisi II DPR RI untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya calon presiden tunggal pada Pemilu mendatang.
Batas Maksimum Koalisi Parpol: Pentingnya Regulasi untuk Mencegah Capres Tunggal
