Demokrasi seharusnya menjadi alat untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara dengan penuh hormat terhadap hak-hak mereka. Prinsip-prinsip demokrasi bertujuan untuk memberikan kedaulatan kepada rakyat dan membangun hubungan yang erat antara pemimpin dan konstituennya. Namun, dalam praktiknya, pilihan langsung dalam demokrasi terlihat jauh dari harapan. Banyak kepala daerah terpilih justru terlibat dalam kasus korupsi, melanggar janji-janji kampanye, dan lebih fokus pada kepentingan pribadi daripada kesejahteraan rakyat.
Dari data yang ada, jumlah kepala daerah yang terlibat dalam korupsi terus meningkat dari tahun ke tahun. Proses pilkada yang transaksional, biaya politik yang tinggi, dan interaksi dengan DPRD semuanya menjadi faktor yang memperburuk situasi ini. Meskipun tidak semua kepala daerah terlibat dalam praktik korupsi, namun masalah tersebut perlu mendapat perhatian serius dari para pemangku kebijakan. Selain itu, budaya politik masyarakat yang masih rendah juga menjadi faktor penting dalam memperburuk kondisi ini.
Jadi, untuk memperbaiki kondisi ini, elite politik, calon kepala daerah, dan penyelenggara pilkada harus berkomitmen untuk mengurangi biaya politik yang tinggi dan mengubah budaya politik masyarakat. Dengan melakukan langkah-langkah ini, diharapkan kondisi buruk yang terjadi dalam proses pilkada dapat diminimalisir secara bertahap demi terciptanya pemimpin yang lebih baik dan berintegritas.
