Di tengah perdebatan tentang penegakan hukum di Indonesia, ahli hukum pidana dari Universitas Riau, Erdianto Effendi dari tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa alat bukti yang digunakan dalam kasus sebelumnya dapat juga digunakan untuk tersangka baru. Hal tersebut menjadi perdebatan yang berkembang di dalam masyarakat, terutama dalam kasus penegakan hukum saat ini. Menurut Erdianto, alat bukti yang sudah ada dapat digunakan kembali untuk tersangka baru, terutama dalam kasus di mana terdapat beberapa orang yang terlibat dalam tindak pidana tersebut.
Penyertaan menjadi faktor penting dalam pembahasan tersebut. Jika terdapat penyertaan dalam sebuah peristiwa di mana beberapa orang terlibat dalam tindak pidana, penggunaan kembali alat bukti yang sudah ada menjadi hal yang sah. Pengecualian juga dibahas, di mana sprindik umum yang tidak mencantumkan nama tersangka menjadi topik yang dipertanyakan. Iskandar Marwanto, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Biro Hukum KPK menyoroti hal ini dalam sidang gugatan praperadilan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
KPK telah menghadirkan saksi ahli dalam sidang untuk menentukan sah atau tidaknya penetapan tersangka Hasto. Dalam sidang tersebut, KPK dan Hasto Kristiyanto menyampaikan kesimpulan masing-masing. Keputusan gugatan praperadilan yang diajukan Hasto Kristiyanto akan diputuskan pada Kamis. Penetapan dua tersangka baru, Hasto Kristiyanto dan advokat Donny Tri Istiqomah oleh penyidik KPK dalam kasus Harun Masiku juga menjadi perbincangan hangat. Setyo Budiyanto, Ketua KPK, mengungkap bahwa HK diduga terlibat dalam mempengaruhi anggota KPU RI Wahyu Setiawan untuk kepentingan politik. Semua informasi tersebut merupakan upaya untuk memahami proses penegakan hukum dan kasus-kasus yang sedang berjalan di Indonesia.
