Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah landasan hukum yang mengatur kegiatan pers di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menjamin kemerdekaan pers sebagai bagian dari kedaulatan rakyat, dengan berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Dalam undang-undang ini, terdapat penjabaran mengenai definisi pers dan ruang lingkup kegiatannya. Pers didefinisikan sebagai lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, baik melalui media cetak, media elektronik, maupun saluran lainnya. Perusahaan pers, sebagai badan hukum, juga tercakup dalam istilah ini.
Selain itu, undang-undang mengatur mengenai asas, fungsi, hak, dan kewajiban pers. Kemerdekaan pers diakui sebagai hak asasi warga negara, dengan pers nasional memiliki fungsi utama dalam menyediakan informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial, dan menjaga nilai-nilai demokrasi serta supremasi hukum. Perlindungan dan kebebasan wartawan juga diatur dalam undang-undang ini, dengan adanya ketentuan yang menjamin perlindungan hukum bagi wartawan serta hak tolak untuk tidak mengungkapkan identitas sumber berita.
Perusahaan pers juga diberikan ketentuan-ketentuan penting, seperti hak warga negara untuk mendirikan perusahaan pers, kewajiban memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers, serta larangan terhadap iklan yang merugikan nilai agama atau kesusilaan. Dewan Pers, sebagai lembaga independen, memiliki peranan penting dalam menjaga kemerdekaan pers dan mengembangkan kehidupan pers nasional. Sanksi dan ketentuan pidana juga diatur dalam undang-undang untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan.
Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memiliki peran yang signifikan dalam mendukung perkembangan pers nasional. Dengan menjamin kemerdekaan pers, hak serta kewajiban berbagai pihak yang terlibat, undang-undang ini mendorong keberadaan media yang independen, informatif, dan bertanggung jawab dalam masyarakat demokratis. Melalui ketentuan-ketentuan tersebut, undang-undang ini menjadi pondasi yang penting bagi kehidupan pers di Indonesia.
