Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, untuk melunasi tagihan utang Pemerintah kepada Perum Bulog sebesar Rp 16 triliun. Sri Mulyani mengatakan bahwa pembayaran akan dilakukan setelah hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) keluar. Pihak Kemenkeu juga telah meminta BPKP untuk mempercepat proses audit agar tagihan tersebut dapat segera dilunasi oleh Pemerintah. Meskipun demikian, Sri Mulyani menegaskan bahwa hal ini tidak perlu dikhawatirkan karena Bapenas telah mendapatkan anggaran untuk impor beras dan operasi pasar menggunakan data perbankan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, juga menyatakan bahwa Pemerintah akan segera melunasi tagihan tersebut sesuai arahan Presiden Jokowi. Rapat terbatas telah digelar di Istana Kepresidenan untuk membahas masalah ini.