Senin, 1 April 2024 – 20:37 WIB
Jakarta – Ketua DPP PDIP Said Abdullah yakin bahwa Partai Golkar tidak akan mengajukan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) secara gegabah. PDIP, katanya, sudah berkomunikasi dengan Golkar mengenai hal ini.
“Kalau Ketua DPR RI, haqqul yaqin, ainul yaqin saya sampai saat ini komunikasi dengan Golkar,” kata Said kepada wartawan, Senin, 1 April 2024.
Menurut Said, Golkar sejalan dengan PDIP dalam tidak ingin merombak UU MD3.
“Golkar pada posisi tidak berkeinginan merombak atau merevisi UU MD3, tidak berkeinginan,” kata Said.
Said menekankan bahwa dia optimis bahwa Golkar memiliki sikap yang sama dengan PDIP mengenai undang-undang. Dia menyebut bahwa Golkar tidak akan mengubah undang-undang demi kepentingan sesaat.
“Karena komitmen Golkar sama dengan kami (PDIP), mengawal seluruh undang-undang yang ada dan tidak karena kepentingan sesaat mengubah, itu bukan ciri khas Golkar,” ujarnya.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebelumnya telah menyinggung isu perebutan kursi Ketua DPR RI yang disuarakan oleh Golkar dengan merevisi UU MD3. Hasto mengatakan bahwa kursi Ketua DPR RI merupakan bentuk kepercayaan rakyat kepada partai yang memenangkan pemilu.
Hasto mengatakan bahwa berdasarkan UU MD3, kursi Ketua DPR RI ditentukan berdasarkan perolehan kursi terbanyak partai politik di DPR. Sebagai partai yang memenangkan Pemilu 2024, PDIP akan secara otomatis menduduki kursi Ketua DPR.
“Ketika ada ambisi kekuasaan untuk mengubah seperti itu ya nanti bisa terjadi konflik sosial, bisa berdarah-darah nanti, sehingga jangan sulut sikap dari PDI Perjuangan yang tahun 2014 sudah sangat sabar,” kata Hasto beberapa waktu lalu.
