Kamis, 2 November 2023 – 08:00 WIB
Bali – Pj Gubernur Bali, SM. Mahendra Jaya membantah bahwa pencopotan baliho capres-cawapres menjelang kunjungan Presiden Jokowi ke Bali memiliki muatan politis. Menurut Mahendra Jaya, tindakan tersebut bertujuan hanya mengacu pada protokol kunjungan kenegaraan, baik oleh Presiden maupun Wakil Presiden.
“Agar masyarakat tidak menganggap hal ini sebagai tindakan yang bias terhadap partai atau kelompok tertentu, itu tidak ada muatan politis sama sekali,” jelas Mahendra Jaya kepada media yang dikutip pada Kamis, 2 November 2023.
Mahendra Jaya merasa perlu meluruskan berita dan video terkait pencopotan alat sosialisasi selama kunjungan kenegaraan Presiden Joko Widodo di Pasar Bulan dan Balai Desa Batubulan Kabupaten Gianyar.
“Saya jelaskan bahwa penertiban alat sosialisasi di lokasi acara adalah keputusan rapat koordinasi wilayah dalam rangka persiapan kunjungan Presiden ke Bali yang dihadiri oleh unsur Forkopimda Provinsi,” jelasnya.
Rapat koordinasi wilayah tersebut berlangsung di Ruang Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali pada Minggu, 29 Oktober 2023. Koordinasi tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Pemkab Badung dan Gianyar serta tim advance.
Salah satu hasil dari rapat koordinasi wilayah adalah kesepakatan untuk membersihkan dan merapikan jalur, terutama terkait dengan keberadaan alat sosialisasi yang tidak berkaitan dengan substansi kunjungan Presiden RI.
“Peserta rapat koordinasi wilayah sepakat untuk merapikan dan membersihkan jalur kunjungan dalam radius 20 meter. Termasuk di dalamnya adalah baliho, spanduk, dan alat sosialisasi yang tidak ada hubungannya dengan substansi kunjungan presiden,” jelasnya.
Perwakilan Pemkab Gianyar yang hadir diminta untuk berkoordinasi dengan pemilik alat sosialisasi yang terpasang di sekitar lokasi kunjungan presiden, baik itu milik partai politik, calon legislatif, maupun tim sukses.
Namun sayangnya, hingga satu jam sebelum acara, alat sosialisasi masih terpasang. Oleh karena itu, Pemprov Bali menurunkan Satpol PP untuk merapikannya.
Jika saja Pemkab Gianyar melakukan koordinasi dengan pemilik alat peraga, Satpol PP Bali tidak perlu turun langsung melakukan penertiban. Mahendra Jaya mengatakan bahwa tugas Satpol PP Bali hanya melakukan pembenahan.
“Sesuai dengan hasil rapat koordinasi wilayah, petugas kita hanya melakukan pembenahan alat sosialisasi yang miring dan hampir jatuh serta yang dipaku di pohon,” kata Mahendra Jaya.
Alat sosialisasi tersebut tidak dihilangkan sama sekali. Hanya dipindahkan ke tempat yang semestinya. “Yang kita rapikan bukan hanya alat sosialisasi yang berkaitan dengan Capres dan Cawapres tertentu, tapi juga termasuk yang lain seperti milik calon legislatif dan partai,” jelasnya.
Setelah kunjungan Presiden selesai, Mahendra Jaya mengatakan bahwa alat sosialisasi akan dikembalikan seperti semula. “Kami di Pemprov Bali berkomitmen untuk selalu menjaga netralitas ASN,” ujarnya.
