Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespon polemik tentang penurunan atribut dan baliho PDIP di sepanjang jalan yang akan dilalui rombongan presiden. Jokowi menegaskan bahwa semua aparatur sipil negara (ASN), termasuk satpol PP dan pemerintah daerah, harus bersikap netral.
“Dan ini, saya tadi memperoleh informasi dari gubernur provinsi Bali mengenai kemarin ada pemindahan atribut-atribut partai dari lokasi di mana saya datang. Ini perlu saya sampaikan, bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat, semua harus netral. ASN semua harus netral, TNI semua harus netral, Polri semua harus netral,” kata Jokowi di Kawasan IKN, Kalimantan Timur, Rabu, 1 November 2023.
Presiden menekankan bahwa pencopotan atribut tersebut seharusnya meminta izin terlebih dahulu kepada pengurus partai, dalam hal ini PDIP, di daerah. “Oleh sebab itu, pemindahan beberapa atribut partai-partai itu mestinya pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi meminta izin kepada pengurus partai di daerah. Berkomunikasi dengan pengurus partai di daerah,” kata Jokowi.
Komunikasi tersebut sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat memicu pertikaian. “Artinya harus ada komunikasi, meminta komunikasi dengan pengurus partai, izin dengan pengurus partai di daerah, supaya tidak terjadi miskomunikasi,” kata Jokowi.
Jokowi juga menyerahkan seluruh kewenangan terkait atribut atau baliho partai politik yang melanggar aturan tata kota kepada pemerintah daerah. “Iya itu semua urusan pemerintah daerah,” tambahnya.
