Darurat militer merujuk pada status hukum di mana sebagian atau seluruh wilayah negara dinyatakan dalam keadaan bahaya, yang akan mengalihkan kendali keamanan dan ketertiban kepada pihak militer. Hal ini biasanya terjadi ketika ancaman yang muncul tidak dapat ditangani secara efektif oleh aparat sipil. Penyebab penerapan darurat militer termasuk ancaman pemberontakan, kerusuhan, bencana alam, perang atau bahaya perang, serta kondisi yang membahayakan negara.
Dampak dari darurat militer sangat signifikan terhadap kehidupan masyarakat dan negara. Pembatasan hak sipil seperti kebebasan berserikat dan berpendapat, penguasaan properti dan infrastruktur oleh militer, pembatasan aktivitas ekonomi dan sosial, serta penegakan hukum yang ketat termasuk di antara konsekuensi yang mungkin terjadi.
Sejarah penerapan darurat militer di Indonesia mencakup kasus-kasus seperti di Timor Timur dan Aceh. Meskipun bertujuan menjaga stabilitas negara, kebijakan ini juga membawa konsekuensi yang luas terhadap masyarakat. Oleh karena itu, keputusan untuk memberlakukan darurat militer harus dipertimbangkan dengan matang dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
