Jakarta – Calon Presiden Anies Baswedan mengungkap sejumlah penyebab investor asing masih enggan masuk ke Indonesia. Anies menyadari Indonesia membutuhkan investasi baik secara langsung atau melalui surat utang, saham, obligasi, dan lainnya.
Namun di sisi lain, Indonesia berhadapan dengan kenyataan bahwa investor asing sangat paham kondisi di dalam negeri. “Kita butuh investasi, baik foreign direct investment maupun surat utang dan lain-lain. Ini kita berhadapan dengan kenyataan bahwa investor asing paham kondisi kita, jadi kita gak bisa bohong,” kata Anies dalam acara Dialog Apindo-Debat Capres 2024 di Jakarta, Senin, 11 Desember 2023.
Menurut Anies, investor asing memiliki informasi yang lengkap terkait Indonesia sebelum mereka menanamkan modalnya. Setidaknya ada beberapa penyebab investor masih enggan menempatkan modal ke Indonesia, antara lain karena persoalan inkonsistensi kebijakan atau birokrasi yang rumit.
Selain itu, masih ada juga kekakuan dan ireguleritas antara pusat dan daerah. Ditambah lagi praktik korupsi yang masih sering terjadi, dan infrastruktur pendukung yang lemah. “Jadi saya rasa kita harus mulai dengan mengakui kita punya masalah. Lalu jangan ditutupi, karena yang mau dibangun itu trust level,” ujarnya
Lebih jauh, Anies menyebut strategi untuk meningkatkan kembali investasi asing di Indonesia. Pertama, benchmarking. Indonesia harus mengembalikan level kepercayaan pada dunia, bukan semata-mata meningkatkan investasi.
Kedua, menciptakan iklim kepastian hukum. “Bahkan saya sempat bicara dengan beberapa orang. Selama perjanjian investasi tidak mau ditandatangani di Indonesia artinya mereka gak percaya dengan sistem hukum kita,” kata Anies
Ketiga, konsistensi regulasi, dan Keempat, keseriusan untuk memberantas korupsi. Anies menekankan konsistensi dalam pembuatan regulasi dan pemberantasan korupsi. Dengan demikian Indeks Persepsi Korupsi Indonesia bisa membaik. “Indeks Persepsi Korupsi kita turun, gimana mau investasi di dalam? Nah manusia berkualitas itu takes time untuk lakukannya,” terang Anies
“Yang lain-lain itu teknokratik, apakah itu logistik dan lainnya. Jadi saya melihat reform di bidang hukum birokrasi ini mendasar,” tutupnya
