Pemerintah telah menetapkan sasaran untuk menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia pada tahun 2026. Selain itu, sasaran lainnya adalah mengurangi tingkat kemiskinan nasional hingga 5 persen pada tahun 2029. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, atau yang akrab disapa Cak Imin, saat kunjungan kerja ke Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Cak Imin menyoroti tingkat kemiskinan yang masih menjadi masalah serius, terutama di wilayah perdesaan, dimana sekitar 5,5 juta penduduk miskin tinggal.
Kunjungan ke Majalaya juga merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mencapai target pembangunan sosial yang besar. Cak Imin menegaskan pentingnya keterpaduan strategi dan peran semua elemen pemerintahan dalam mengatasi kemiskinan secara sistemik. Menurutnya, ada tiga pilar yang krusial dalam pengentasan kemiskinan, yaitu mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan penghasilan masyarakat, dan menekan keberadaan kantong-kantong kemiskinan.
Dalam konteks ini, peran aktif pemerintah daerah, seperti camat, lurah, dan kepala desa, sangat dibutuhkan. Pemerintah Kabupaten Bandung juga direkomendasikan untuk memperluas program padat karya serta menciptakan lapangan kerja, terutama bagi masyarakat desa melalui BUMDes, SPPG, dan koperasi desa. Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Prof. Abdul Haris, menekankan pentingnya sinergi dari berbagai pihak dalam mengentaskan kemiskinan nasional.
Selama kunjungan tersebut, Cak Imin juga meresmikan SPPG dan meninjau langsung operasionalisasinya. SPPG tersebut dirancang untuk melayani kebutuhan gizi masyarakat serta membuka lapangan kerja bagi warga lokal. Semua langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
