Indonesia di awal tahun 2025 dihadapkan pada permasalahan serius akibat banjir yang melanda Jakarta, Bogor, Bekasi, dan Sukabumi. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa dalam tiga bulan pertama tahun ini, terjadi 583 bencana alam, dengan banjir menempati posisi terbanyak dengan 393 kejadian. Wilayah yang paling terdampak adalah Jawa Tengah dan Jawa Timur, diikuti oleh Jawa Barat dan Riau.
Saat ini, banjir bukan hanya menjadi bencana musiman, tetapi juga telah menjadi momok yang menyebabkan kerugian besar. Statistik menunjukkan peningkatan jumlah kejadian banjir dari tahun ke tahun. Selain faktor alam seperti curah hujan tinggi, faktor manusia juga berperan besar dalam memperparah situasi. Alih fungsi lahan secara besar-besaran turut menghilangkan daerah resapan air, sementara kebiasaan buruk membuang sampah sembarangan ikut memperburuk kondisi drainase yang sudah buruk.
Deforestasi juga menjadi kontributor terhadap masalah banjir, karena hutan yang seharusnya berfungsi sebagai penyerap air hujan hilang dan digantikan oleh lahan gundul. Dibutuhkan langkah-langkah strategis dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mengurangi dampak banjir dan memitigasi risikonya. Asuransi juga telah dianggap sebagai instrumen perlindungan finansial yang vital di tengah ancaman banjir yang terus berulang.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menginisiasi kebijakan asuransi wajib untuk mengatasi risiko banjir melalui Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Perasuransian Indonesia 2023-2027. Langkah-langkah yang diambil oleh negara lain seperti Amerika Serikat, Inggris, Swiss, Prancis, dan India dalam menghadapi risiko banjir melalui asuransi bisa menjadi contoh bagi Indonesia untuk menghadapi tantangan serupa. Kesadaran akan pentingnya asuransi bencana juga perlu ditingkatkan, serta sinergi antara kebijakan pemerintah dan peran swasta yang harus diperkuat untuk menghadapi dampak perubahan iklim, termasuk banjir.
