Pimpinan DPR telah menanggapi kekhawatiran yang disuarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan organisasi mahasiswa lainnya. Mereka telah menyampaikan tuntutan mereka kepada pemerintah dan setuju untuk bertemu dengan mereka besok. Pertemuan antara pemerintah dan mahasiswa akan membahas isu-isu yang termasuk dalam agenda “17 + 8”. Pimpinan DPR menjamin kepada mahasiswa bahwa DPR akan melakukan tinjauan komprehensif sehubungan dengan tunjangan dan transparansi institusi selaras dengan agenda tersebut. Fraksi DPR akan melakukan pertemuan untuk mencapai konsensus terkait posisi yang akan diambil.
Selain itu, pimpinan DPR telah menginstruksikan Sekretariat Jenderal untuk tidak memberikan fasilitas parlementer kepada anggota yang dihentikan, termasuk gaji dan manfaat lainnya. Terkait dengan Rancangan Undang-Undang Pencabutan Aset, pimpinan DPR menegaskan bahwa hal tersebut terkait dengan beberapa undang-undang lain yang harus dihindari untuk mencegah tumpang tindih. Proses revisi Kode Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum pembahasan Rancangan Undang-Undang Pencabutan Aset dilanjutkan.
Revisi KUHAP masih menerima masukan publik, namun DPR meminta Komisi III untuk menghormati batas waktu agar dapat menyelesaikan RUU KUHAP sebelum akhir sesi ini. Hal ini akan memungkinkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pencabutan Aset dilanjutkan tanpa halangan. Ketua DPR, Puan Maharani, akan memimpin reformasi komprehensif di DPR guna membangun lembaga legislatif yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Hal ini merupakan komitmen dari seluruh anggota DPR untuk belajar dari pengalaman masa lalu dan menggunakan hal tersebut sebagai dasar evaluasi ke depan.
