Minggu, 14 September 2025 – 16:25 WIB
Pada Jumat, 12 September, Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi New York tentang Penyelesaian Damai Isu Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara dengan dukungan dari 142 negara anggota. Presiden Prancis Emmanuel Macron menjelaskan bahwa mayoritas negara anggota PBB mendukung deklarasi tersebut di bawah kepemimpinan Prancis dan Arab Saudi, menggambarkannya sebagai sebuah langkah bersejarah. Hasil pemungutan suara menunjukkan bahwa 142 negara mendukung deklarasi, sementara 10 negara menolak dan 12 negara memilih abstain.
Dalam pidatonya, Macron menegaskan pentingnya Israel dan Palestina hidup bersama dalam damai dan keamanan. Ia menyampaikan bahwa Prancis bersama Arab Saudi, Indonesia, dan mitra lainnya akan melanjutkan rencana perdamaian tersebut melalui Konferensi Solusi Dua Negara di New York. Negara-negara yang menolak deklarasi antara lain Amerika Serikat, Israel, Argentina, Hungaria, Paraguay, Nauru, Mikronesia, Palau, Papua Nugini, dan Tonga, sementara 12 negara lainnya memilih untuk abstain.
Dokumen resmi PBB menegaskan bahwa deklarasi mencakup peta jalan komprehensif yang melibatkan gencatan senjata permanen di Gaza, pembebasan sandera, pertukaran tahanan, serta penarikan pasukan Israel. Gaza dan Tepi Barat direncanakan akan bersatu di bawah Otoritas Palestina melalui Komite Administrasi Transisi sementara. Selain itu, deklarasi mendorong pembentukan Misi Stabilisasi PBB untuk melindungi warga sipil, memperkuat aparat keamanan Palestina, serta memastikan keamanan kedua belah pihak.
Indonesia turut mendukung penuh deklarasi ini dengan Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya terhadap solusi dua negara untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel. Langkah konkret yang telah diambil Indonesia antara lain menyediakan beasiswa bagi mahasiswa Palestina, pengiriman kapal rumah sakit, bantuan kemanusiaan, dan operasi airdrop bantuan. Pada Juni 2024, Indonesia juga mengirim pasukan perdamaian TNI ke Gaza, dan menekankan pentingnya kemerdekaan Palestina saat pertemuan dengan Presiden AS Joe Biden pada November 2024.
