Pada Sabtu, 6 September 2025, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah, memberikan gambaran jelas tentang rincian gaji dan tunjangan yang diterimanya sebagai anggota DPRD DKI Jakarta dan pimpinan DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP). Menurut Ima, besaran gaji dan tunjangan yang diterima oleh anggota DPRD DKI Jakarta bisa mencapai Rp139 juta per bulan, sebuah angka yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata pendapatan pekerja bulanan di Jakarta.
Dokumen resmi Rekapitulasi Take Home Pay Juli 2025 mencatat total pendapatan Ima Mahdiah sebelum dipotong mencapai Rp106,5 juta. Berbagai komponen tunjangan seperti uang representasi, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan perumahan, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan beras, tunjangan badan musyawarah, dan badan anggaran tercatat dalam rincian tersebut. Namun, setelah potongan yang dikenakan sebesar Rp46 juta lebih, take home pay yang diterima Ima Mahdiah sekitar Rp60,4 juta per bulan.
Secara total, anggota DPRD DKI Jakarta bisa mendapatkan pendapatan hingga Rp139 juta, seperti yang dinyatakan oleh Ima. Namun, hal ini telah menimbulkan kekhawatiran dari beberapa pihak masyarakat, terutama dari Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPSI) yang melakukan aksi unjuk rasa terkait dengan tunjangan anggota Dewan. AMPSI menuntut transparansi, evaluasi gaji, dan tunjangan DPRD DKI Jakarta serta mendesak dilakukannya audit menyeluruh terhadap laporan keuangan BUMD DKI Jakarta.
Pimpinan dan seluruh Fraksi di DPRD DKI Jakarta sepakat untuk mengevaluasi Gaji dan Tunjangan sesuai kemampuan pendapatan asli daerah (PAD) dan juga mendukung kebijakan pro rakyat Pemda DKI Jakarta. Dengan demikian, keadaan yang transparan dan berpihak pada kepentingan rakyat diharapkan dapat terwujud.
