Beberapa partai politik mengambil tindakan tegas dengan menonaktifkan lima anggota DPR RI setelah adanya gelombang demonstrasi dan pernyataan kontroversial yang menyebabkan kemarahan publik. Keputusan ini diumumkan setelah pertemuan strategis antara Presiden Prabowo Subianto, pimpinan lembaga negara, dan ketua umum partai politik. Langkah konkret telah diambil, seperti pencabutan keanggotaan, pengurangan tunjangan, dan moratorium kunjungan kerja luar negeri bagi anggota dewan yang bersalah. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya respek terhadap aspirasi masyarakat serta keseimbangan antara kebebasan berpendapat yang dijamin undang-undang.
Daftar lima anggota DPR yang dinonaktifkan antara lain Ahmad Sahroni (Partai NasDem), Nafa Urbach (Partai NasDem), Eko Patrio (Partai Amanat Nasional), Uya Kuya (Partai Amanat Nasional), dan Adies Kadir (Partai Golkar). Partai-partai tersebut memutuskan untuk menonaktifkan anggota dewan yang dinilai melanggar etika politik dan tidak sensitif terhadap aspirasi masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat meredakan keresahan publik dan memperkuat komitmen wakil rakyat dalam mewakili kepentingan rakyat dengan baik.
Presiden Prabowo juga menegaskan pentingnya kebebasan berpendapat asalkan disampaikan secara damai dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penonaktifan anggota DPR ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak agar lebih bijak dalam menyampaikan pendapat dan menghormati keberagaman masyarakat. Sebagai langkah internal partai, tindakan ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga disiplin partai, tetapi juga untuk mendukung proses demokrasi yang sehat dan beretika.
