Analis komunikasi politik, Hendri Satrio, memberikan penilaian terhadap usulan Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin terkait pemilihan kepala daerah yang ditunjuk oleh pusat atau dipilih oleh DPRD provinsi. Menurut Hensa, pernyataan Cak Imin seharusnya tidak diinterpretasikan secara harfiah karena lebih merupakan strategi komunikasi politik untuk menyenangkan Presiden RI Prabowo Subianto. Pendapat tersebut juga didasari oleh kesadaran Cak Imin bahwa Prabowo sangat bergantung pada dukungan rakyat, sehingga usulannya lebih sebagai sinyal politik untuk menjaga hubungan baik dengan Prabowo. Hensa menyoroti bahwa Cak Imin memahami dinamika politik dan preferensi publik, dengan menyadari bahwa masyarakat lebih menyukai pemilihan kepala daerah secara langsung. Oleh karena itu, usulan tersebut lebih merupakan upaya komunikasi untuk menunjukkan keharmonisan dengan Prabowo tanpa melupakan keinginan rakyat. Usulan ini disampaikan oleh Cak Imin dalam perayaan Harlah ke-27 PKB di depan Presiden RI Prabowo Subianto. Menariknya, meskipun usulan ini menantang, Cak Imin tetap percaya bahwa evaluasi total sistem pemilihan kepala daerah dapat memberikan manfaat yang optimal.
Usulan Cak Imin Kepala Daerah Dipilih DPRD: Alasan di Balik Kontroversi
