Pada Senin, 21 Juli 2025, rencana pemerintah untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada tahun 2026 telah menimbulkan pro dan kontra. Salah satu penolakan keras datang dari Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth atau Bang Kent. Menurutnya, kebijakan ini harus dipertimbangkan kembali agar tidak memberatkan masyarakat, terutama bagi warga kelas menengah ke bawah. Hal ini terutama akan berdampak pada peserta BPJS mandiri, terutama bagi kelas pekerja informal atau keluarga dengan penghasilan pas-pasan.
Bang Kent menegaskan bahwa peserta mandiri adalah kelompok yang paling terdampak oleh kenaikan iuran. Ia khawatir banyak dari mereka akan menunggak atau bahkan keluar dari kepesertaan aktif. Untuk itu, ia mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk bertindak proaktif dalam menyikapi hal ini, terutama karena Jakarta memiliki jumlah peserta JKN yang besar.
Selain itu, Kent juga menyoroti pentingnya transparansi dari BPJS Kesehatan terkait pengelolaan keuangan dan efisiensi anggaran. Dia menginginkan agar masyarakat mengetahui dengan jelas penggunaan uang iuran mereka. Kent juga menekankan perlunya sinergi antara BPJS Kesehatan dan rumah sakit untuk memastikan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas.
Kent juga menyoroti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait penyakit atau layanan yang ditanggung BPJS. Ia menekankan tanggung jawab moral dan administratif dari BPJS Kesehatan dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyampaikan informasi tersebut secara luas kepada masyarakat.
Terakhir, Kent menegaskan bahwa kenaikan iuran tidak boleh hanya berkaitan dengan aspek fiskal semata. Ia menginginkan layanan yang lebih baik, sistem yang lebih adil, dan kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil. Suara warga Jakarta harus dipertimbangkan dalam setiap keputusan yang diambil terkait masalah ini.
