Pemerintah Indonesia sedang melakukan kajian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pemisahan pemilu nasional dan daerah. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian, mengungkapkan bahwa kajian tersebut nantinya akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, pemerintah juga sedang mempertimbangkan apakah putusan MK tersebut sesuai dengan konstitusi dan apakah ada potensi pelanggaran hukum terkait putusan tersebut.
Tito Karnavian juga menjelaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan sejumlah kementerian seperti Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Sekretaris Negara, Kementerian Hukum, dan Kementerian HAM. Selain itu, Mendagri Tito juga siap mendengarkan aspirasi dari partai politik dan berbagai kalangan yang berkompeten di bidangnya terkait putusan MK. Semua masukan dari partai, pengamat, dan berbagai kalangan akan didengarkan dengan seksama dan dicatat untuk dipertimbangkan lebih lanjut.
