Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, mendorong sektor swasta baik dalam maupun luar negeri untuk turut berpartisipasi dalam pengembangan infrastruktur nasional. Dalam acara Konferensi Infrastruktur Internasional 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), Prabowo menekankan pentingnya memberikan undang-undang yang mendukung keterlibatan sektor swasta dalam proyek infrastruktur. Dia menyadari bahwa sektor swasta memiliki kelebihan dalam hal efisiensi, teknologi, dan kecepatan dalam proses konstruksi. Prabowo juga menyoroti kekurangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang dianggap terlalu birokratis dan tidak efisien karena sering mengandalkan modal dari Penyertaan Modal Negara (PMN). Untuk mendorong perusahaan swasta agar lebih aktif berinvestasi di sektor infrastruktur di Indonesia, Prabowo berkomitmen untuk menciptakan iklim investasi yang stabil dan kondusif. Kebijakan efisiensi fiskal di masa awal pemerintahannya telah membuka ruang anggaran yang memadai untuk proyek pembangunan. Di sisi lain, Dana Investasi Kedaulatan Indonesia, atau yang dikenal sebagai Danantara, juga dianggap sebagai instrumen keuangan tambahan yang dapat mendukung proyek infrastruktur. Dengan adanya Danantara, pemerintah berencana untuk lebih aktif berinvestasi dalam proyek infrastruktur dan berada pada titik transformasi yang signifikan.
Prabowo Invites Global Private Sector to Invest in Indonesia: Promising Efficiency and Transparency
