Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyerukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk terlibat dalam penanganan kasus anak-anak bermasalah di Jawa Barat, bukan hanya mengkritik programnya. Hal ini disampaikan oleh politisi yang akrab disapa KDM setelah mengunjungi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin, 19 Mei 2025. KPAI sebelumnya menemukan pelanggaran hak anak terkait program Dedi Mulyadi yang mengirim anak ke barak militer.
Dedi mengungkapkan bahwa KPAI seharusnya fokus pada pemecahan masalah yang dialami oleh anak-anak remaja, termasuk masalah di rumah dan lingkungan mereka. Menurutnya, KPAI harus terlibat dalam menangani ribuan anak bermasalah di Jawa Barat agar masalah tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Dedi juga menambahkan bahwa KPAI dapat melihat dampak pendidikan di barak militer terhadap 39 anak yang telah menyelesaikan pendidikan mereka di sana.
Sebagai politisi Partai Gerindra, Dedi menyatakan bahwa menyelesaikan masalah anak-anak bermasalah memerlukan keterlibatan pihak yang tepat dan fokus pada akar persoalan, bukan hanya hal-hal teknis seperti tempat tidur. Dengan demikian, Dedi mengingatkan KPAI untuk fokus pada solusi masalah anak-anak, bukan hanya mengkritik tanpa memberikan solusi konkret.
