Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) akan turut mengawasi dan memberikan masukan terhadap program Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, terkait pendidikan siswa bermasalah di barak militer. Menteri HAM Natalius Pigai menyatakan bahwa pihaknya tidak hanya akan mengawasi, tetapi juga turut memberikan masukan terkait program tersebut. Diskusi telah dilakukan dengan para eselon satu dan masukan akan diberikan ke depan. Pengawasan dan masukan ini akan dilakukan dalam rangka menjadikan pendidikan siswa di barak sebagai sistem yang disepakati secara nasional.
Menurut Natalius Pigai, pendidikan siswa di barak militer tidak bertentangan dengan HAM selama tidak melibatkan hukuman fisik seperti pemukulan atau pencubitan. Program yang ditunjukkan oleh Gubernur Jawa Barat bertujuan untuk membentuk mental, karakter, dan disiplin siswa. Jika program ini terbukti berhasil di Jawa Barat, Natalius Pigai akan mendorong Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menerapkan program serupa di seluruh Indonesia. Namun, Pigai menekankan bahwa pendidikan siswa di barak harus dilakukan secara transparan dan terbuka kepada publik, serta harus terkontrol agar tidak melanggar nilai-nilai HAM dan nilai-nilai lainnya. Program ini perlu dijalankan dengan transparan dan harus menggunakan uang rakyat.
