Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah memberikan tanggapannya terkait adanya serangkaian aksi demo dalam beberapa bulan terakhir setelah menjabat. Selain itu, dirinya juga menyoroti masalah penolakan terhadap revisi Undang-Undang TNI yang telah disahkan oleh DPR. Menurut Prabowo, seperti halnya negara demokrasi lainnya, Indonesia memberikan kebebasan kepada warganya untuk berdemo sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur hak berkumpul dan hak berserikat. Namun, hal yang perlu dipertanyakan adalah apakah demo-demo tersebut dilakukan secara murni atau ada pihak lain yang memberikan bayaran kepada para pengunjuk rasa.
Dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin media nasional, Prabowo menekankan pentingnya objektivitas dan kedamaian dalam setiap aksi demo. Ia menegaskan bahwa demo harus dilakukan dengan damai tanpa memicu kerusuhan. Prabowo juga mengomentari tentang keputusan Presiden Amerika Serikat yang membubarkan Lembaga Pembangunan Internasional Amerika Serikat karena dianggap mendanai LSM-LSM. Selain itu, Prabowo juga menyoroti pentingnya investigasi dan penegakan hukum terkait tindakan abusive dari aparat kepolisian saat melakukan pengamanan aksi demo.
Prabowo juga menekankan bahwa aksi demonstrasi harus dilakukan tanpa merusak fasilitas umum yang sebenarnya adalah milik rakyat. Ia juga menjelaskan mengenai urgensi dari pengesahan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bertujuan untuk memperpanjang usia pensiun beberapa perwira tinggi. Prabowo menegaskan bahwa revisi tersebut tidak bertujuan untuk menghidupkan kembali Dwifungsi.
Prabowo mendorong agar semua pihak dapat berpikir jernih terkait dengan demo-demokrasi yang dilakukan, dan menekankan bahwa demo seharusnya dilakukan untuk kepentingan nasional dan rakyat. Dengan demikian, Prabowo berharap agar setiap aksi demo dapat berjalan secara damai dan tidak merugikan kepentingan negara maupun rakyat.
