Bupati Indramayu, Lucky Hakim, kembali bekerja setelah liburan di Jepang dan menuai kontroversi karena perjalanan tersebut dilakukan tanpa izin resmi. Menurut Lucky, rencana perjalanan ke Jepang sudah disusun sejak kampanye Pilkada tahun lalu, dan tiket keberangkatannya telah dibeli sejak bulan Desember 2024, sebelum pelantikan. Meskipun ia meminta izin keluar negeri kepada stafnya menjelang keberangkatan, permohonan izin tersebut ditolak karena pengajuan kurang dari 14 hari kerja.
Lucky mengubah jadwal kepulangannya agar bisa tiba di Indramayu pada tanggal 7 April 2025 dan kembali bekerja pada tanggal 8 April 2025, dengan alasan tidak melanggar aturan terkait hari kerja. Selama di Jepang, ia tetap berkomunikasi intens dengan Wakil Bupati dan telah mendelegasikan tugas dan tanggung jawab kepada beliau. Terkait Surat Edaran yang melarang bepergian saat libur Lebaran, Lucky mengaku baru mengetahuinya saat di Jepang dan berencana memberikan klarifikasi kepada Gubernur dan Kementerian Dalam Negeri.
Meskipun ada perbedaan persepsi terkait definisi “hari” dalam aturan perizinan, Lucky menyatakan kesalahannya dan siap menerima konsekuensi jika dinyatakan bersalah oleh pihak terkait. Ia juga berencana untuk menghadap ke Kemendagri untuk menjelaskan bahwa perjalanannya tidak menggunakan anggaran negara dan bukan perjalanan dinas. Selama liburannya, Lucky Hakim mendapat sorotan dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang bahkan mengingatkan agar bilang dulu jika ingin liburan ke Jepang lagi.
