Keluhan masyarakat terkait lonjakan tagihan listrik bulan ini setelah penerapan kebijakan potongan tarif listrik bagi pelanggan daya 2.200 VA ke bawah periode Januari dan Februari 2025 telah menarik perhatian DPR. Anggota Komisi VI DPR, Mufti Anam, meminta pemerintah dan PLN untuk lebih transparan terkait kebijakan subsidi tarif listrik. Lonjakan tagihan listrik yang disoroti oleh masyarakat menurut Mufti menimbulkan sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian serius. Terutama karena adanya kesenjangan antara ekspektasi masyarakat dan pelaksanaan kebijakan di lapangan. Mufti juga menyoroti klaim PLN terkait kenaikan tarif listrik karena pemakaian perlu diuji, di mana banyak masyarakat mengeluhkan tidak adanya perubahan signifikan terkait konsumsi listrik di rumahnya. Dia menekankan pentingnya transparansi dan pembuktian yang jelas terkait peningkatan lonjakan tagihan listrik sebagai langkah untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama golongan kelas menengah ke bawah. Lebih lanjut, Mufti menyatakan pentingnya revisi sistem tarif dan pengawasan publik terhadapnya, serta mengusulkan PLN membuka forum pengaduan dan klarifikasi aktif untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat. Tujuannya adalah mencegah keresahan sosial dan memastikan kebijakan energi yang berkelanjutan, transparan, dan berpihak pada rakyat, terutama kelompok rentan.
Elite PDIP di DPR Minta Pemerintah Lakukan Solusi terhadap Lonjakan Tarif Listrik
