Presiden RI Prabowo Subianto dilihat telah mempersiapkan langkah politiknya dengan matang terkait manuver perang dagang yang digaungkan oleh Presiden AS Donald Trump. Pemerintah di era Prabowo diharapkan untuk siap menghadapi perang dagang ini yang menjadi medan baru dalam geopolitik internasional. Seorang pengamat pertahanan dan Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menegaskan bahwa Indonesia harus memiliki strategi pertahanan nasional menghadapi perubahan tarif dagang. Menurut Fahmi, saat ini dunia telah memasuki medan perang baru yang tidak hanya terkait dengan pembangunan atau pertumbuhan ekonomi, namun juga dengan geopolitik yang semakin brutal dan tanpa ampun.
Di dalam lanskap ini, ekonomi bukan lagi hanya soal angka atau pasar, melainkan menjadi bagian penting dari strategi pertahanan nasional. Presiden Prabowo telah merencanakan untuk menjadikan ekonomi sebagai pondasi pertahanan non-militer yang terintegrasi dengan sistem keamanan nasional. Langkah Prabowo lainnya seperti hilirisasi industri strategis, pembangunan lumbung pangan, dan insentif industri nasional tidak boleh dipandang sebelah mata. Semua langkah ini adalah upaya awal dalam membangun benteng ketahanan nasional yang akan mempengaruhi masa depan Indonesia dalam beberapa dekade ke depan.
Fahmi juga menekankan bahwa pemberlakuan tarif tinggi oleh AS menjadi pengingat bahwa kekuatan ekonomi adalah cermin dari kekuatan negara dalam kompetisi global. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi Indonesia ke depan harus dirancang sebagai strategi geopolitik untuk tidak hanya tumbuh, namun juga bertahan dan memimpin. Diplomasi politik internasional pemerintah melalui sektor perdagangan juga harus diperkuat untuk menegosiasikan posisi Indonesia secara strategis dalam rantai nilai global. Hal ini menunjukkan bahwa Prabowo bertujuan untuk membuat Indonesia berdaulat secara strategis dengan berbagai upaya mulai dari hilirisasi hingga digitalisasi dan penguatan industri pertahanan. Sinergi antara kementerian pertahanan, luar negeri, dan sektor ekonomi adalah kunci dalam menjaga agar kebijakan tidak jalan dalam fragmentasi.
