Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, menyoroti peran Polri sebagai ujung tombak penegakan hukum yang sangat penting. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto perlu membangun fondasi yang kokoh untuk menciptakan stabilitas yang dibutuhkan bagi kemajuan ekonomi negara. Kepastian hukum yang tinggi merupakan kunci utama dalam hal ini. Tanpa penegakan hukum yang adil, sulit bagi politik dan sosial untuk mencapai stabilitas yang demokratis. Bambang menegaskan bahwa penegakan hukum yang benar dan berkeadilan adalah satu-satunya jalan yang harus diikuti, tanpa memundurkan demokrasi ke arah otoritarianisme.
Ia juga menyoroti perlunya reformasi dalam Korps Bhayangkara dengan memperbarui Undang-Undang Polri. Namun, Bambang memperingatkan agar reformasi ini tidak disalahgunakan untuk kepentingan kelompok elite atau otoriter, tapi betul-betul mengutamakan kepentingan masyarakat. Dia juga menilai bahwa dalam empat tahun kepemimpinan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, belum terlihat adanya perkembangan signifikan yang sesuai dengan harapan reformasi. Oleh karena itu, evaluasi terhadap pimpinan Polri sangat diperlukan untuk mewujudkan program Astacita.
Bambang juga menekankan bahwa slogan ‘Presisi’ yang diusung oleh Korps Bhayangkara hanya sebatas jargon belaka. Secara kritis, ia menyoroti bahwa banyak pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota Polri sehingga menimbulkan ketidakpastian terkait peran dan fungsi Polri di mata masyarakat. Tanpa adanya kemauan politik dari Presiden, Bambang menyatakan bahwa kondisi ini hanya akan terus memburuk, menjadikan Polri semata-mata sebagai alat kekuasaan atau kepentingan kelompok, bukan lagi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya langkah konkret dalam mendukung Astacita demi menjadikan Polri yang lebih baik sesuai dengan harapan masyarakat.
