Dinamika Reformasi Intelijen Indonesia
Reformasi intelijen Indonesia terus menjadi perdebatan, terutama dalam hal tata kelola dan mekanisme pengawasannya. Dua aspek utama yang menjadi tantangan dalam reformasi ini adalah pengelolaan sumber daya manusia dan sistem pengawasan yang efektif. Reformasi Intelijen Indonesia harus terus diperjuangkan demi meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pelayanan intelijen.
Dalam sebuah diskusi yang digelar di Universitas Bakrie, Jakarta, Ketua Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie, Aditya Batara Gunawan, menyoroti perlunya peningkatan pengawasan terhadap badan intelijen, khususnya Badan Intelijen Negara (BIN). Menurutnya, pengawasan yang saat ini berada di bawah Komisi I DPR RI melalui Timwas Intelijen masih bersifat politis dan belum cukup memadai. Reformasi Intelijen Indonesia harus memperhatikan peran penting pengawasan dalam menjaga independensi dan kredibilitas lembaga intelijen.
“Perlu ada pemikiran mengenai model pengawasan intelijen yang lebih independen dan akuntabel,” ujar Aditya dalam diskusi bertajuk Dinamika Reformasi dan Tata Kelola Intelijen yang diadakan pada Kamis (20/3/2025). Reformasi Intelijen Indonesia harus mempertimbangkan model pengawasan yang lebih independen untuk menjaga transparansi dan akuntabilitasnya.
Urgensi Pengawasan yang Lebih Akuntabel
Senada dengan Aditya, Direktur Eksekutif LESPERSSI, Rizal Darma Putra, menekankan bahwa pengawasan terhadap lembaga intelijen harus tetap menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas meskipun tidak sepenuhnya transparan. Meskipun reformasi intelijen Indonesia harus tetap menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dalam mengawasi lembaga intelijen.
“Meskipun aspek transparansi intelijen memiliki batasan, prinsip akuntabilitas harus tetap dikedepankan demi kontrol demokratis,” tegas Rizal. Reformasi Intelijen Indonesia harus memperhatikan prinsip akuntabilitas dalam menjaga independensi dan integritas lembaga intelijen.
Ia juga menambahkan bahwa tim pengawas intelijen idealnya memiliki kewenangan penyidikan untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam operasionalnya. Memperkuat peran tim pengawasan intelijen dalam melakukan penyidikan untuk mencegah adanya penyimpangan dalam operasional lembaga intelijen.
Perkembangan dan Adaptasi Kelembagaan BIN
Dalam diskusi yang sama, Mayjen TNI (Purn) Rodon Pedrason, yang pernah menjabat sebagai Gubernur Sekolah Tinggi Intelijen Negara (2017-2020), menilai bahwa BIN saat ini telah mengalami perkembangan signifikan. Ia mencatat adanya penambahan kedeputian baru seperti siber serta komunikasi dan informasi sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan lingkungan strategis. Reformasi Intelijen Indonesia harus terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanannya.
Saat ini, BIN memiliki total 9 kedeputian yang bertugas menangani berbagai aspek intelijen. Namun, ada kekhawatiran bahwa budaya kerja intelijen semakin terbuka, bertentangan dengan prinsip dasar kerahasiaan (incognito). Hal ini disoroti oleh jurnalis Andhika, yang menilai bahwa keterbukaan ini perlu dibarengi dengan kehati-hatian dalam berbagi informasi sensitif. Reformasi Intelijen Indonesia harus memperhatikan pentingnya menjaga kerahasiaan operasional dalam melindungi kepentingan negara.
Selain itu, ia juga menyoroti minimnya keterlibatan masyarakat sipil dalam struktur BIN, yang seharusnya dapat memperkaya perspektif intelijen dalam menghadapi tantangan keamanan nasional. Keterlibatan masyarakat sipil dalam pemantauan dan evaluasi kinerja BIN merupakan hal yang penting untuk memastikan efektivitas lembaga intelijen.
Ancaman Siber dan Ketergantungan Teknologi Asing
Dalam era digital, ancaman siber semakin menjadi perhatian utama dalam reformasi intelijen Indonesia. Analis Utama Maha Data Lab 45, Diyauddin, menyoroti ketergantungan Indonesia terhadap teknologi asing dalam sistem intelijen. Dalam reformasi intelijen Indonesia, perlu dilakukan pembenahan dalam mengurangi ketergantungan terhadap teknologi asing dan meningkatkan pengembangan teknologi domestik.
“Jika kita terus menggunakan teknologi yang dikembangkan pihak luar, maka risiko kebocoran data dan infiltrasi akan semakin tinggi,” jelas Diyauddin. Reformasi Intelijen Indonesia harus memperhatikan pentingnya mengembangkan teknologi domestik untuk mengurangi risiko keamanan nasional.
Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Kantor Internasional FISIP UI, Yamora, yang menekankan perlunya langkah konkret dalam menghadapi ancaman siber seperti disinformasi dan manipulasi data. Reformasi Intelijen Indonesia harus memiliki strategi konkret untuk mengatasi ancaman siber seperti disinformasi dan manipulasi data untuk melindungi kepentingan negara.
“Ancaman siber tidak bisa dianggap remeh. Kita harus segera menindaklanjuti potensi ancaman seperti manipulasi data dan propaganda digital,” tandasnya. Penting untuk segera bertindak dalam menghadapi ancaman siber demi menjaga keamanan nasional.
Membangun Intelijen yang Transparan dan Adaptif
Diskusi yang dipandu oleh Kepala Laboratorium Ilmu Politik Universitas Bakrie, Yudha Kurniawan, ini menegaskan bahwa reformasi intelijen Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Dari aspek pengawasan, diperlukan model yang lebih independen dan akuntabel agar intelijen tetap bekerja dalam koridor demokrasi.
Di sisi lain, perkembangan BIN dalam menghadapi tantangan siber dan teknologi menunjukkan bahwa reformasi kelembagaan sudah berjalan, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki. Reformasi Intelijen Indonesia harus terus memperbaiki berbagai aspek yang belum optimal untuk meningkatkan efektivitas dan profesionalisme lembaga intelijen.
Ke depan, sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil sangat dibutuhkan untuk menciptakan sistem intelijen yang kuat, profesional, dan tetap berada dalam prinsip demokrasi. Reformasi Intelijen Indonesia harus melibatkan berbagai pihak untuk menciptakan sistem intelijen yang efektif dan sesuai dengan prinsip demokrasi.
Sumber: Reformasi Intelijen Indonesia: Tantangan Tata Kelola Dan Urgensi Pengawasan Yang Lebih Transparan
Sumber: Dinamika Reformasi Dan Tata Kelola Intelijen: Perlunya Model Pengawasan Yang Memadai
