Pada Jumat, 7 Maret 2025, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, diperkirakan akan mengeluarkan perintah eksekutif untuk menghapus Departemen Pendidikan AS. Langkah ini berpotensi mempengaruhi jutaan siswa di AS dengan membuat dana, beasiswa, dan hibah senilai miliaran dolar menjadi tidak pasti. Namun, untuk menutup departemen tersebut, Trump memerlukan persetujuan kongres dan mayoritas suara super di Senat AS. Saat ini, Partai Republik memiliki mayoritas suara 53-47 di Senat, sehingga dibutuhkan setidaknya tujuh Demokrat untuk mendukung penghapusan badan tersebut.
Meskipun upaya politik untuk menutup Departemen Pendidikan tampak sulit, Trump telah berusaha untuk mengefesiensikan departemen pemerintah lainnya. Meskipun langkah tersebut mendapatkan pertanyaan tentang legalitasnya, draf awal perintah Trump mengakui bahwa hanya Kongres yang dapat menyingkirkan departemen tersebut secara langsung. Departemen Pendidikan AS mengawasi ribuan sekolah negeri dan swasta di Amerika Serikat, serta menyediakan hibah federal untuk sekolah dan program yang membutuhkan.
Selain itu, departemen tersebut juga bertanggung jawab atas pinjaman mahasiswa senilai US$ 1,6 triliun yang dipegang oleh puluhan juta warga Amerika. Partai Republik sebelumnya telah mengkritik departemen tersebut atas kebijakan terkait program keberagaman, kesetaraan, dan inklusi. Meskipun langkah untuk menutup Departemen Pendidikan tampak sulit, hal ini tetap menjadi perhatian penting dalam ranah politik Amerika Serikat.