Keputusan Mahkamah Agung (MA) untuk mengubah syarat usia calon kepala daerah dalam Pilkada serentak 2024 telah menimbulkan gelombang kontroversi dan perdebatan di kalangan publik dan politisi. Perubahan ini memicu kekhawatiran dari beberapa pihak bahwa keputusan tersebut dapat menguntungkan politikus muda dengan jaringan politik yang kuat. Seiring dengan perubahan tersebut, MA menetapkan bahwa usia minimal calon gubernur dan wakil gubernur adalah 30 tahun, sementara untuk calon bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota adalah 25 tahun pada saat pelantikan, bukan saat penetapan sebagai pasangan calon seperti sebelumnya. Meskipun tujuannya adalah untuk mendorong partisipasi generasi muda, banyak yang meragukan keadilan dan kesetaraan dalam persaingan politik sebagai akibat dari perubahan tersebut.
Teori konstitusi yang termaktub dalam UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, perubahan syarat usia harus tetap berada dalam kerangka hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Meskipun pada dasarnya menunjukkan niat baik untuk mendorong partisipasi politik generasi muda, penerapan kebijakan tersebut menimbulkan pertanyaan tentang motivasi sebenarnya di baliknya. Spekulasi pun muncul, terutama mengenai kemungkinan perubahan itu dirancang untuk kepentingan individu-individu tertentu dalam politik, seperti Kaesang Pangarep, anak bungsu Presiden Jokowi. Kritik juga ditujukan kepada KPU untuk tidak mengikuti keputusan MA yang dianggap bertentangan dengan prinsip demokrasi.
Hal ini menggarisbawahi pentingnya menjaga integritas proses pemilihan agar semua calon memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing secara adil. KPU harus memegang peran penting dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya legal, tetapi juga etis dan adil. Kritik terhadap keputusan MA menyoroti urgensi dalam menjaga keadilan demokratis dalam politik Indonesia, sehingga perubahan kebijakan seharusnya mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi kesetaraan dan partisipasi politik semua warga negara.
