Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) sedang merencanakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) sebagai bagian dari langkah transisi energi jangka panjang di Indonesia. Rencana ini diumumkan setelah pertemuan dengan perwakilan Organisasi Riset Tenaga Nuklir Badan Riset dan Inovasi Nasional (ORTN BRIN) serta PT Industri Nuklir Indonesia (Persero) pada Kamis, 6 Februari 2025.
Menurut Wakil Menteri Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, pengembangan energi nuklir di Indonesia bukanlah hal yang mudah. Ia menegaskan bahwa tidak hanya masalah teknis, tapi juga masalah kelembagaan yang perlu diselesaikan. Saat ini, penggunaan nuklir di Indonesia masih terfokus pada sektor non-energi seperti kesehatan dan pertanian.
Namun, dengan komitmen pemerintah untuk mencapai Net Zero Emission 2060, energi nuklir dianggap sebagai salah satu solusi utama untuk pengembangan energi bersih dengan kapasitas besar dan implementasi yang cepat. Namun, dalam mengembangkan PLTN, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam posisi nasional dalam penggunaan energi nuklir, kesiapan organisasi, dan pemetaan stakeholder terkait.
Sebagai upaya strategis, Bappenas akan membentuk kelompok kerja untuk merevisi isu kelembagaan dan memberikan rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai pengembangan PLTN. Beberapa strategi yang akan dilakukan meliputi pembentukan tim percepatan pembangunan PLTN, reformasi regulasi, dan pembentukan badan pelaksana tenaga nuklir.
Tantangan dalam pengembangan PLTN tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan politik. Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Amich Alhumami, mengakui bahwa kendala dalam pembangunan PLTN tidak hanya berasal dari isu teknis, namun juga dari isu makro, politik, dan kelembagaan. Meski rencana pembangunan PLTN telah digaungkan sejak 20 tahun lalu, namun belum terealisasi karena berbagai hambatan.
