Tito Mendagri Meminta Pemerintah Daerah untuk Meningkatkan Dukungan pada Pilkada 2024

Kamis, 27 Juni 2024 – 11:16 WIB

VIVA – Pada Rabu 26 Juni 2024, dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada 2024 di Ballroom Phinisi Hotel Claro Makassar, Sulawesi Selatan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku untuk mengoptimalkan dukungan terhadap sarana dan prasarana bagi pelaksanaan Pilkada 2024.

Rapat kerja tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), Hadi Tjahjanto sebagai pembicara kunci. Selain itu, narasumber lainnya yang hadir meliputi Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, Kepala Badan Pemelihara Keamanan Komjen. Pol. Mohammad Fadil Imran, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan II Marsekal Madya TNI Muhammad Khairil Lubis, serta Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Dikarenakan rapat kerja dilakukan daring dan luring, maka kepala daerah se-Pulau Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku juga turut hadir secara virtual. Begitu pula dengan KPUD dan Bawaslu Daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari ketiga wilayah tersebut, serta berbagai pihak terkait lainnya.

Dalam sambutannya, Tito mengajak Pemda Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku memberi dukungan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daerah untuk Pilkada 2024.

“Pemerintah daerah saya minta untuk bantu KPU dan Bawaslu yang tidak punya kantor, tidak punya gudang, sarana prasarana yang untuk daerah-daerah terpencil di Maluku, di Maluku Utara, di pulau-pulau, kalau kesulitan semaksimal mungkin bantu,” tegas Tito.

Tito menegaskan bahwa pemerintah daerah dapat memanfaatkan anggaran reguler maupun Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan. Ia menyatakan kesiapannya untuk mengeluarkan surat edaran sebagai dasar hukum bagi penggunaan BTT jika diperlukan oleh pemerintah daerah.

Dikarenakan TNI dan Polri tidak diperbolehkan memasuki Tempat Pemungutan Suara (TPS) kecuali dalam situasi tertentu. Oleh karena itu, bagi Tito dukungan terhadap Linmas sangat penting karena mereka merupakan satu-satunya petugas keamanan yang secara hukum diizinkan memasuki TPS.

“Yang penting sukses kegiatannya, dan kemudian satu lagi yang perlu dibiayai adalah yaitu Linmas (Satuan Perlindungan Masyarakat) dan Satpol PP, karena Linmas (maupun Satpol PP) ini jumlahnya besar,” ujarnya.

Pernyataan itu juga dilanjutkan Tito dengan menginformasikan bahwa Linmas harus dibiayai oleh dana di Kesbang (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik).

“Ini harus dibiayai semua, melalui mana? Melalui dana di Kesbang. Artinya kepala daerah, Sekda, Bappeda, dan BPKAD, itu harus mengalokasikan anggaran untuk Satpol PP dan Linmas di (Badan) Kesbang,” jelasnya.

Selain itu, Tito mendorong pemerintah daerah untuk aktif dalam mengkampanyekan sosialisasi mengenai Pilkada yang aman, jujur, dan adil. Salah satu caranya dengan memberikan wawasan tentang pentingnya menggunakan hak pilih. Semakin tinggi partisipasi pemilih, semakin kuat legitimasi yang diperoleh calon terpilih dari rakyat.

“Sehingga pemerintahannya akan kuat. (Sebaliknya) semakin rendah dukungan rakyat kurang kuat ya pemerintahannya, bisa guncang, goyah, tolong bisa di-follow up di daerah masing-masing,” lengkapnya.