Jakarta, ruangenergi.com- Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah resmi menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto Djojohadikusumo dan Gibran Rakabuming Raka, sebagai presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 melalui sidang pleno terbuka di kantor KPU, Jakarta, Rabu (24/4/2024). Penetapan tersebut dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 dan 03, yaitu Anies Rasyid Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mohammad Mahfud Mahmodin. Dasar hukum penetapan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih adalah Keputusan KPU Nomor 504 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Dalam Pemilu 2024. Dengan mengumpulkan 96.214.691 suara atau 58,59% dari total suara sah pilpres, Prabowo-Gibran memenangkan pemilihan dengan jumlah suara sebanyak 164.227.475.
Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2024, pengucapan sumpah/janji presiden akan berlangsung pada Minggu 20 Oktober 2024 di hadapan seluruh pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2024-2029. Dinamika politik di Tanah Air semakin hangat menjelang pengucapan sumpah/janji presiden, terutama terkait arsitektur kabinet di era pemerintahan Prabowo-Gibran. Banyak nama yang disebut-sebut akan mengisi posisi menteri dan wakil menteri di berbagai kementerian.
Saya sebagai pemerhati kebijakan publik ingin fokus pada sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) yang penting di tengah era transisi energi saat ini. Kementerian ESDM bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ESDM untuk membantu presiden dalam mengelola pemerintahan negara. Dengan target pertumbuhan ekonomi 8%, pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki tugas berat.
Tantangan di sektor ESDM masih besar. Lifting minyak terus menurun, dengan realisasi di bawah target yang telah ditetapkan. Investasi di sektor hulu migas pun perlu diperhatikan agar daya saing Indonesia meningkat. Transisi energi dari energi fosil ke energi baru dan terbarukan juga memerlukan komitmen yang kuat. Pengembangan energi baru dan terbarukan dalam sektor ketenagalistrikan sudah menunjukkan kemajuan, tetapi masih perlu pengembangan lebih lanjut.
PLN dan Kementerian ESDM telah menyusun rencana untuk pembangkit listrik dengan kapasitas 80 GW berbasis energi baru dan terbarukan hingga 2040. Pengurangan penggunaan batu bara dalam pembangkit listrik juga menjadi fokus pemerintah. Alternatif substitusi batu bara, seperti limbah padat kelapa sawit dan pelet kayu, perlu terus dikembangkan.
Pemerintah harus terus melakukan perbaikan dalam sektor energi dan sumber daya mineral untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi dan transisi energi yang lebih berkelanjutan. Semua pihak, termasuk pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, perlu bekerja sama dalam menghadapi tantangan di sektor ini.
