Transisi energi dan pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batu Bara menjadi isu aktual yang terus diperbincangkan sepanjang tahun 2023. Langkah ini diambil untuk mencapai target nol emisi pada tahun 2060. Namun, pemerintah Indonesia menyadari bahwa upaya ini akan membutuhkan biaya besar, terutama untuk melakukan pensiun dini PLTU.
Meskipun negara maju seperti AS dan Jepang, melalui International Partners Group (IPG), telah berkomitmen untuk memberikan dana untuk transisi energi melalui Just Energy Transition Partnership (JETP), bantuan tersebut tampaknya masih hanya berupa utang dan tidak benar-benar konstruktif dalam menangani masalah perubahan iklim.
Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengakui bahwa pembiayaan merupakan tantangan dalam melakukan transisi energi, termasuk pensiun dini PLTU. Meskipun demikian, PLN tetap berkomitmen untuk memanfaatkan energi ramah lingkungan, meskipun tanpa bantuan dari JETP.
Salah satu PLTU yang akan pensiun pada tahun 2023 adalah PLTU Cirebon-1, yang akan didanai oleh Asian Development Bank (ADB) sebagai bagian dari komitmen JETP. Namun, Kementerian ESDM menyatakan bahwa pensiun dini PLTU hanya akan dilakukan jika ada pendanaan yang masuk. Jika tidak, PLN akan memilih skenario pengurangan batu bara.
PLN telah merancang lima skenario untuk mencapai target emisi nol pada tahun 2060, dengan skenario yang paling feasible adalah Renewable Energy with Coal Phase Down. PLN juga telah membatalkan kontrak PLTU batu bara sebesar 1,3 gigawatt sebagai langkah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.
Dengan tantangan pembiayaan yang dihadapi, serta kritik terhadap bantuan pendanaan dari negara maju, Indonesia harus mencari solusi yang konstruktif dan berkelanjutan dalam melakukan transisi energi dan pensiun dini PLTU.
