Senin, 25 Desember 2023 – 17:26 WIB
Jakarta – Menurut Plt Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Letjen (Purn) Bambang Suswantono, banyaknya aktivitas tambang ilegal disebabkan oleh keterlibatan oknum aparat dan politisi sebagai penyokong atau beking. Bambang mengatakan bahwa tanpa adanya beking, para penambang ilegal tidak akan berani melakukan penggalian di lapangan.
“Setelah dijajaki di lapangan, mereka (penambang ilegal) punya beking aparat. kalau tidak ada aparat, dia tidak akan berani,” kata Bambang dalam keterangan yang diterima, Senin, 25 Desember 2023.
Untuk memberantas keterlibatan beking, pihaknya tengah merampungkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) pertambangan ilegal. Satgas tersebut bernaung di bawah Kementerian Polhukam, yang di dalamnya bakal menggandeng lintas kementerian dan lembaga, termasuk TNI dan Polri.
Hal senada diungkapkan oleh Pakar Hukum Pertambangan Universitas Hasanuddin, Abrar Saleng. Menurutnya, tambang ilegal juga disinyalir disokong oleh oknum politisi.
Kehadiran beking membuat langkah penegakan hukum terhadap tambang ilegal menjadi tebang pilih. Sehingga tidak hanya merugikan negara, tetapi juga investor. Kasus penambangan ilegal kerap terjadi di area yang sudah ada pemiliknya, di atas Izin Usaha Pertambangan yang sah. Bahkan sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai Proyek Strategis Nasional.
