Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie, mengungkapkan bahwa digitalisasi dalam pemerintahan masih memiliki pekerjaan rumah (PR). Hingga saat ini, baru 30 persen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengadopsi cara kerja secara digital.
“Dari survei kita baru 30 persen ASN kita mohon maaf Bu Sri Mulyani, ASN kita yang bisa mengadopsi cara kerja digital, ini memang perlu PR yang besar. Baru 30 persen birokrasi kita,” kata Budi di Hotel Four Season Selasa, 28 November 2023.
Budi menjelaskan bahwa jika ekonomi Indonesia ingin digital, langkah pertama harus dimulai dari sisi pemerintahan. “Pemerintahannya dulu, pemerintahan digital, ekonomi digital, dan yang terakhir ini yang harus kita tata karena AI ini juga luar biasa, digital society. Ini ada budaya, etika baru yang mesti kita kelola dengan hati-hati,” jelasnya.
Budi melanjutkan, kemajuan teknologi diperkirakan bakal mendorong perekonomian di Asia Tenggara. Untuk Indonesia, kemajuan tersebut meningkatkan kontribusi sektor ekonomi digital pada PDB nasional sebesar 5,11 persen pada 2022.
“Dan pada 2023 Indonesia menyumbang 40 persen dari total transaksi ekonomi digital ASEAN,” ujarnya.
Budi juga menambahkan bahwa pada 2045, ekonomi digital di Indonesia diproyeksikan sebesar 20,7 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Menurutnya, hal ini masih tergolong kecil karena negara-negara maju di Eropa memiliki ekonomi digital yang mencapai 30 persen dari PDB. Oleh karena itu, menurutnya target ekonomi digital di Indonesia harus ditingkatkan.