Senin, 6 November 2023 – 13:21 WIB
Jakarta – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan kepada para kepala daerah bahwa APBD memiliki peran yang sama dengan APBN, yaitu sebagai peredam kejutan bagi perekonomian di daerah tersebut.
Hal itu disampaikannya dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah yang dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dan para kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.
“Sekarang, jika ukuran APBN sangat besar, maka peredam kejutan juga harus besar. Tetapi Bapak/Ibu Kepala Daerah bisa menggunakan APBD sebagai peredam kejutan,” kata Sri Mulyani dalam telekonferensi pada Senin, 6 November 2023.
Sehingga jika terjadi gejolak ekonomi atau inflasi di daerah, diharapkan para kepala daerah dapat menggunakan APBD mereka sebagai alat pengaman baik dari sisi permintaan maupun penawaran. “Apakah itu dari sisi pasokan, produksi, logistik, distribusi, atau dari sisi permintaan seperti bencana atau penurunan daya beli masyarakat,” jelasnya.
Menkeu menegaskan bahwa jika kegiatan ekonomi masyarakat aktif, maka perekonomian nasional juga akan relatif lebih stabil. Terlebih lagi, pertumbuhan ekonomi nasional saat ini dinilai masih baik dan dapat mencapai 5 persen ketika ekonomi global mengalami gangguan yang luar biasa.
“Kita dapat menjaganya (pertumbuhan ekonomi nasional) dan pemulihan ekonomi dapat berjalan dengan lebih merata di seluruh daerah di Indonesia,” kata Sri Mulyani.
Menkeu juga menyampaikan bahwa ia senang melihat banyak daerah yang mendapatkan penghargaan dalam penanganan inflasi, bukan hanya daerah di Pulau Jawa saja. Penghargaan tersebut telah menyebar ke seluruh daerah di Indonesia.
“Saya berterima kasih dan berharap kepala daerah dapat menginspirasi yang lain. Karena yang saat ini diperlukan adalah melihat data dan mengelola dampaknya terhadap perekonomian dan rakyat,” ucap Sri Mulyani.
“Kita harus tahu dan mampu melihat data serta menerjemahkannya dalam tindakan yang spesifik di daerah masing-masing,” tambahnya.
Halaman Selanjutnya
“Saya berterima kasih dan berharap kepala daerah dapat menginspirasi yang lain. Karena yang saat ini diperlukan adalah melihat data dan mengelola dampaknya terhadap perekonomian dan rakyat,” kata Sri Mulyani.
