Senin, 6 November 2023 – 19:54 WIB
Jakarta – Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Ade Reza Hariyadi, menganggap wajar jika banyak kritik dari para pegiat demokrasi terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberi kesan menguntungkan bagi Gibran untuk maju dalam Pilpres 2024.
“Ada banyak kritik dari para penggiat demokrasi dan kalangan intelektual terhadap kecenderungan Presiden Jokowi yang terkesan mendukung Prabowo yang berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka yang juga putra presiden,” kata Ade, pada Senin, 6 November 2023.
Pada bulan Oktober lalu, MK mengeluarkan putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 yang merevisi aturan mengenai syarat usia calon presiden dan wakil presiden dalam UU Pemilu. MK membolehkan kepala daerah yang dipilih melalui pemilihan umum untuk mencalonkan diri, tanpa harus berusia 40 tahun. Saat putusan itu dikeluarkan oleh Ketua MK Anwar Usman, Gibran berusia 36 tahun. Anwar saat ini menjadi besan Jokowi atau paman Gibran. Banyak pakar memandang bahwa Jokowi ikut serta dalam putusan tersebut yang mengizinkan Gibran maju dalam pilpres.
“Dalam konteks ini, pemilih yang rasional akan cenderung kritis melihat fenomena (skandal MK) ini. Namun, mereka tidak secara otomatis akan mengubah pilihan politik mereka terhadap Ganjar Pranowo-Mahfud MD,” kata Ade.
Saat ini, Mahkamah Kehormatan MK (MKMK) sedang memproses dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Anwar dan hakim MK lainnya dalam putusan nomor 90. Menurut Ade, hasil dari sidang tersebut berpotensi membuat para pegiat demokrasi yang sebelumnya mendukung Jokowi selama dua periode beralih mendukung pasangan lain.
“Nalar kritis pemilih yang rasional ini akan menjadi peluang elektoral bagi Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Selain itu, koalisi pendukung Ganjar-Mahfud MD harus mampu membangun isu dan sikap politik yang berbeda dengan sejumlah kebijakan pemerintahan yang juga menjadi sasaran kritik pemilih rasional yang menggunakan nalar kritis dan perspektif demokrasi,” kata Ade.
Pasangan Ganjar-Mahfud sering kali dianggap sebagai pasangan yang berlawanan dengan pasangan Prabowo-Gibran yang didukung oleh Jokowi di belakang layar. Meskipun elektabilitasnya masih rendah dalam berbagai survei, Mahfud ditunjuk sebagai pasangan Ganjar. Ganjar seharusnya mendapatkan peningkatan elektabilitas jika mendapatkan dukungan dari Jokowi dalam Pilpres 2024.
Berdasarkan hasil survei Charta Politika Indonesia pada periode 26-31 Oktober 2023, sebanyak 48,9 persen responden berpendapat bahwa Gibran Rakabuming Raka tidak pantas menjadi calon wakil presiden yang mendampingi Prabowo Subianto. Jumlah tersebut berpendapat bahwa Gibran masih terlalu muda dan belum memiliki pengalaman sebagai pejabat publik sebanyak 55,4 persen.
Selain itu, mayoritas responden sebesar 59,3 persen menyatakan tidak setuju dengan praktik politik dinasti dan menyebut pencalonan Gibran, yang merupakan putra dari Presiden Joko Widodo, sebagai bentuk dinasti politik sebesar 49,3 persen.
Ade menilai isu politik dinasti saat ini masih menjadi diskursus di kalangan elit. Sebagian besar masyarakat tidak begitu memperhatikan masalah ini karena tidak langsung berhubungan dengan mereka. “Ini disebabkan oleh adanya masalah konkret dalam masyarakat itu sendiri,” kata Ade.
Namun demikian, Ade berpendapat bahwa kelompok pro-demokrasi potensial akan bergerak dalam upaya menghentikan pembangunan dinasti politik oleh Jokowi. Syaratnya adalah adanya kesadaran publik mengenai bahaya dinasti politik Jokowi terhadap nilai-nilai demokrasi.
Jika dukungan dari kelas menengah dan lembaga masyarakat kuat, Ade yakin kelompok intelektual akan mengorganisasi massa untuk melakukan protes terhadap skandal di MK, dugaan keterlibatan Jokowi, dan pencalonan Gibran.
“Selain itu, hal ini juga dipengaruhi oleh peran media massa dalam membentuk kesadaran kritis publik. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, maka opini yang terbangun akan tenggelam seiring waktu dan isu lain yang lebih besar,” ucap Ade.
