Pada 16 September 2025, Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyatakan akan meminta klarifikasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terkait
Tag: kpu
Motif Bendahara KPU Maluku Buru Bakar Kantor: Hindari Pemeriksaan Anggaran Pilkada <70 Miliar
Pada Senin, 21 April 2025, Kepolisian Resort (Polres) Buru berhasil mengamankan pelaku pembakaran kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buru, Provinsi Maluku.
Pendatang Baru di Papua: PSU Pakai APBD, Bukan APBN
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menegaskan bahwa pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 di beberapa daerah akan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja
Batas Usia Calon Kepala Daerah di Pilkada 2024: Analisis Terbaru
Keputusan Mahkamah Agung (MA) untuk mengubah syarat usia calon kepala daerah dalam Pilkada serentak 2024 telah menimbulkan gelombang kontroversi dan perdebatan di
KPU Tetapkan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut Terpilih
KPU Sumut telah menggelar rapat pleno terbuka untuk menetapkan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Sumut untuk periode 2025-2030 setelah putusan Mahkamah Konstitusi
“Herman Deru dan Cik Ujang Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel Terpilih”
Pada Kamis, 9 Januari 2025 pukul 15:42 WIB, pasangan Herman Deru – Cik Ujang atau HDCU secara resmi ditetapkan sebagai Gubernur dan
KPU Jakarta Memulai Pendistribusian 8 Juta Surat Suara Pilkada
Reuters – Pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024, Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Wahyu Dinata bersama Anggota KPU Jakarta Nelvia Gustina
Nomor Urut 1 Acep-Gitalis, Nomor Urut 2 Jeje-Ronald, Nomor Urut 3 Syaikhu-Habibie, Nomor Urut 4 Dedi-Erwan
Selasa, 24 September 2024 – 10:23 WIB Bandung, VIVA – KPU Jawa Barat telah menetapkan nomor urut pasangan Pilgub Jabar 2024 untuk
Berikut adalah Daftar Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pilkada Kota Malang
Senin, 23 September 2024 – 15:01 WIB Malang, VIVA – Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Malang, telah melakukan pengundian nomor urut
DPR Bahas Tiga Opsi untuk Pilkada dengan _________
Minggu, 8 September 2024 – 16:51 WIB Jakarta, VIVA – Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menyebut ada tiga opsi