Pada Kamis, 6 November 2025, Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyatakan bahwa status aktif Adies Kadir dan Surya Utama atau
Tag: dpr ri
Rajiv Nasdem Dorong Emak-emak Menjadi Duta Gizi Anak
Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv, mengajak para ibu untuk menjadi duta gizi bagi keluarganya, terutama anak-anak. Dalam sosialisasi Gerakan Memasyarakatkan Makan
RUU Perampasan Aset: Target Baleg DPR 2025
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, menyatakan bahwa target mereka adalah menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset pada tahun
Hal Sederhana yang Tidak Perlu Diatur: Simplicity is Key
Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Sarmuji menanggapi usulan pembentukan undang-undang anti flexing dengan menilai bahwa hal-hal yang bisa diselesaikan secara sederhana
Mahfud MD Tantang Prabowo Sahkan RUU Perampasan Aset
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan kekecewaannya terhadap mandeknya pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
RUU Perampasan Aset: Usul DPR untuk Pemrosesan Cepat
Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, akan bertemu dengan DPR RI untuk membahas RUU Perampasan Aset. Pertemuan ini akan membahas apakah RUU
Evaluasi Tunjangan Anggota DPR oleh Fraksi PAN: Saran untuk Bersikap Sederhana
Fraksi PAN DPR RI, yang dipimpin oleh Ketua Putri Zulkifli Hasan, menyatakan siap untuk mendukung evaluasi terhadap tunjangan dan fasilitas anggota DPR
Mendorong Kepastian Demokrasi: Semangat untuk Demokrasi Sehat
Pada Rabu siang, 13 Agustus 2025, ribuan warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, berkumpul di Alun-alun Kota Pati, menarik perhatian dari Senayan. Anggota
DPR Nilai Masalah Hukum Pengelolaan Dana Desa Timbul
Masalah hukum di desa menunjukkan kekurangan dalam konsolidasi oleh Kementerian Desa hingga ke level bawah. Banyak kepala desa dan aparat desa terjerat
Isu Kata Ketua MA soal Larangan Perberat Vonis dalam RUU KUHAP
Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto memberikan tanggapan terkait revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menghapus Pasal 293 Ayat 3. Sunarto