DPR Tolak Pemakzulan Trump
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) menolak resolusi pemakzulan Presiden Donald Trump. Sebanyak 232 anggota parlemen menentang resolusi pemakzulan Trump itu, sementara 147 anggota lainnya mendukung dan 47 anggota parlemen AS tidak memberikan suara alias abstain.
Pada Agustus lalu, anggota parlemen AS Al Green mengajukan rancangan resolusi yang menyerukan dimulainya proses pemakzulan. Sebagaimana dilaporkan The Washington Times, politikus Partai Demokrat AS asal Texas itu menuding Trump telah mengubah lembaga penegak hukum imigrasi menjadi pasukan polisi paramiliter miliknya sendiri yang tidak bertanggung jawab kepada siapa pun.
Sebelumnya, Senin 14 September, para pemimpin Partai Demokrat di DPR AS akan menyatakan hadir tanpa memberikan suara setuju maupun tidak setuju atas mosi untuk menangguhkan resolusi pemakzulan Presiden Donald Trump. Mereka beralasan upaya pemakzulan formal harus dilakukan setelah penyelidikan kongres dilakukan secara lebih luas. Pemberian suara hadir atau “present” berarti anggota parlemen secara resmi mengikuti pemungutan suara, tetapi dengan tidak memilih “ya” atau “tidak”.
Trump pun berulang kali mengatakan akan menghadapi pemakzulan jika Partai Demokrat memenangkan pemilihan paruh waktu pada November mendatang dan menguasai Kongres AS. (Ant)
Buntut Tragedi Kapal Virgo Transport 8, DPR Minta Regulasi Keselamatan Kapal Dievaluasi
Selain menolak resolusi pemakzulan Trump, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) juga mengambil langkah tegas dalam mengevaluasi regulasi keselamatan kapal. Hal ini terjadi sebagai buntut dari tragedi Kapal Virgo Transport 8.
Para partisipan dalam rapat Dewan yang dipimpin oleh Menteri ATR/BPN menegur lambannya persetujuan lahan program Presiden terkait keselamatan kapal. Kritikan terhadap Menteri ATR/BPN tersebut rupanya tidak bisa dihindari, mengingat urgensi dalam mengevaluasi regulasi keselamatan kapal di Amerika Serikat.
Tragedi Kapal Virgo Transport 8 mengguncang opini publik dan mendorong DPR untuk segera mengambil tindakan yang tepat. Langkah-langkah evaluasi yang diambil diharapkan dapat menjaga keselamatan kapal dan mencegah terulangnya insiden serupa di masa depan.
Trump Minta Negara Tak Dukung AS ‘Bayar Keamanan’ Selat Hormuz
Di tengah penolakan resolusi pemakzulan dan penanganan regulasi keselamatan kapal, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan pernyataan terkait ‘bayar keamanan’ di Selat Hormuz. Trump meminta negara-negara untuk tidak mendukung AS dalam membayar keamanan di kawasan tersebut.
Pernyataan Trump ini menjadi sorotan di tengah situasi politik dan keamanan yang belum stabil di beberapa wilayah. Permintaan tersebut menunjukkan komitmen Trump untuk menjaga kepentingan negara dalam hal keamanan dan kewaspadaan di wilayah Selat Hormuz.
Dengan berbagai perkembangan yang terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat, terutama terkait penolakan resolusi pemakzulan Trump, penanganan regulasi keselamatan kapal, dan pernyataan Trump terkait keamanan di Selat Hormuz, memperlihatkan dinamika politik yang tengah berjalan di negara adidaya tersebut. Semua keputusan dan langkah yang diambil tentu memiliki dampak yang signifikan bagi kehidupan masyarakat AS dan hubungan internasional.
Sumber: Lihat sumber berita
